DPP Perintis Amanah Demokrasi Indonesia (PADI) Lantik DPD Jawa Barat PADI di Kampung Bonceret, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat

Pratama Media News, Kota Bandung, Senin (26/09/2022) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perintis Amanah Demokrasi Indonesia (PADI) pada Minggu (25/09/2022) kemarin melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jawa Barat PADI. Pelantikan berlangsung secara sederhana dan hikmat di Kampung Bonceret, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Pengurus Jawa Barat PADI yang dilantik adalah H. Suhada, M.Pd sebagai ketua, Saepul Rohman sebagai Wakil Ketua, Nanang Purnama sebagai Sekretaris, Iklima sebagai Bendahara, dan Ida Sitompul sebagai Wakil Bendahara, serta beberapa pengurus lainnya.

Usai melaksanakan pelantikan DPD Jawa Barat PADI, acara dilanjutkan dengan pelantikan DPC Kabupaten Bandung Barat PADI, yaitu Linda Sari sebagai ketua, Dimas Agung sebagai Sekretaris, Susi Susanti, S.Pd sebagai Bendahara dan beberapa pengurus lainnya.

Turut hadir dalam acara tersebut para Pengurus DPP PADI, jajaran Calon Pengurus DPD Jawa Barat PADI, Calon Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Bandung Barat PADI, dan sejumlah tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya.

PADI merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan masyarakat yang berdiri setahun lalu, tepatnya pada 5 Januari 2021. Kantor pusat PADI terletak di DHAPA Building, Jalan Kebon Bawang VII No.7, RT 03, RW 06, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Organisasi PADI memiliki tujuan mulia yaitu membantu masyarakat di bidang sosial kemasyarakatan, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan keterampilan kewirausahaan, dan lain lain.

Dalam kata sambutannya, Ketua Umum Pusat PADI Kamaluddin menyampaikan pesan kepada para pengurus yang dilantik agar dapat menjalankan tugas dan cita-cita PADI sebagai mana tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PADI.

“Pengurus di tiap-tiap daerah harus bisa melaksanakan cita-cita PADI, terutama menebar kebermanfaatan organisasi di tengah kehidupan masyarakat. Mulailah lakukan dari hal kecil dan mampu dilakukan oleh pengurus,” kata Kamaluddin.

Menurut Ketua Umum Pusat PADI, organisasi yang dipimpinnya bukanlah lembaga yang menjadi  beban negara atau masyarakat, tetapi justru PADI akan ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini bersama sama pemerintah dan masyarakat.

Usai mengikuti kegiatan pelantikan tersebut, awak media Pratama Media News (PMN) berhasil mewawancarai Ketua Umum Pusat PADI. Kamaluddin mengungkapkan bahwa saat ini PADI telah memiliki kepengurusan di tiga wilayah, yaitu DPD DKI Jakarta, DPD Banten, dan DPD Jawa Barat.

“Selanjutnya akan menyusul beberapa daerah lainnya, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatra, dan provinsi lainnya. Selain itu, ada juga beberapa DPC Kabupaten dan Kota yang sudah terbentuk dan telah dilaksanakan pelantikan pengurusnya,” ungkap Kamaluddin.

Kamaludin menyarankan agar pengurus PADI di berbagai daerah harus menjadi mitra pemerintah dan mitra masyarakat dalam mengisi pembangunan Indonesia. Kegiatan PADI yang saat ini dilakukan antara lain budi daya ikan Lele di lahan tidur pemerintah, pertanian hidroponik, edukasi-edukasi keterampilan hidup kepada masyarakat, serta kegiatan baksos. .

“Kegiatan-kegiatan koordinasi dengan pemerintah, CSR, dan masyarakat harus terus dilakukan agar bisa menghasilkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” pungkas Kamaluddin.

Awak media Pratama Media News kemudian menemui Ketua DPD Jawa Barat PADI terpilih, H. Suhada, M.Pd. untuk mewawancarainya. Berkaitan dengan program kerja jangka pendek yang akan dilaksanakannya, Suhada mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan menyurati dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat agar pengurus PADI Jawa Barat tercatat dan diakui keberadaanya sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan yang legal dan diakui pemerintah.

Selanjutnya Suhada akan membentuk dan melantik para pengurus pada setiap DPC kabupaten/kota, serta mendorong agar bisa berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol kabupaten/ kota agar diakui di setiap kabupaten/kota.

“Sambil menunggu proses pengajuan administrasi, PADI di setiap  daerah saya harapkan sudah mulai bergerak dengan program kerjanya masing masing-masing,” ujar Suhada. (SHD/JH)

***

Editor: JHK