DPD JPKP Kota Cimahi Audiensi ke Komisi IV DPRD Kota Cimahi Pertanyakan Warga yang Ditolak Berobat di RS Cibabat
Pihak RSUD menjelaskan bahwa pada saat kejadian pihaknya sedang kewalahan menangani pasien yang begitu banyak sehingga tidak bisa menerima pasien baru. Keterbatasan tenaga medis juga menjadi kendala dalam penanganan covid-19 tersebut.
Pratama Media News, Kota Cimahi, Selasa 17 Agustus 2021 – DPD JPKP Kota Cimahi dipimpin oleh Ketuanya, Jhoni Salju mengadakan audiensi ke Komisi IV DPRD Kota Cimahi bertempat di ruang rapat DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (16/08/2021), pukul 13.00 – 15.30 WIB.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Cimahi Jhoni Salju, didampingi oleh Wakil Ketua Boy Hamdani, Sekretaris Ahmad Safe’i, dan Bendahara Jumari Haryadi, serta beberapa kepala biro dan perwakilan keluarga pasien yaitu Maman Sulaeman. Mereka diterima oleh Ketua Komisi IV Dede Latif beserta beberapa anggotanya, di antaranya dr. R. ADJ. Irma Indriyani.
Selain bertujuan untuk silaturahmi, pertemuan tersebut juga dalam rangka dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Cimahi terkait kasus penolakan pasien atas nama Dewi Saripah oleh empat rumah sakit di Kota Cimahi sehingga akhirnya pasien tersebut meninggal dunia.
Pertemuan sempat tertunda sekitar setengah jam karena pihak RSUD Cibabat Cimahi terlambat datang. Pertemuan akhirnya bisa dimulai setelah kedatangan Wakil Direktur RSUD Cibabat.
Pada kesempatan tersebut juru bicara DPD JPKP Kota Cimahi yang diwakili oleh Sekretaris Ahmad Safe’i menyampaikan maksud dan kedatangan mereka.
“Kami datang bersilaturahmi ke sini bukan untuk mempermasalahkan orang yang sudah meninggal. Yang kami harapkan itu adalah adanya perbaikan dalam pelayanan. Ada juga yang menggelitik ingin kami tanyakan. Limbah covid yang ada selama ini dikemanakan?” ungkap Ahmad kepada pihak RSUD Cibabat Cimahi.
Selanjutnya Ahmad mempersilakan perwakilan keluarga pasien untuk menjelaskan kronologis kejadiannya. Intinya, pihak keluarga ingin meminta penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan Pemkot Cimahi dan RSUD Cibabat Cimahi tentang prosedur penanganan pasien covid-19.
“Kami dari pihak keluarga tidak menuntut apa-apa. Kami hanya minta penjelasan mengapa pihak Rumah Sakit Cibabat menolak pasien yang sedang kritis dan membutuhkan pertolongan. Kami tidak ingin kejadian serupa tidak terulang kembali kepada pasien lainnya dan berharap pelayanan RSUD Cibabat Cimahi lebih ditingkatkan,” ujar Maman.
Pihak RSUD yang diwakili wakil direktur menjelaskan bahwa pada saat kejadian pihaknya sedang kewalahan menangani pasien yang begitu banyak sehingga tidak bisa menerima pasien baru. Keterbatasan tenaga medis juga menjadi kendala dalam penanganan covid-19 tersebut. Apalagi banyak tenaga medis yang terpapar corona sehingga tenaga medis semakin berkurang, sementara itu di sisi lain mereka kesulitan mencari sukarelawan karena takut ikut terpapar virus mematikan tersebut.
Kemudian terkait masalah limbah covid, pihak RSUD Cibabat Cimahi sudah bekerja sama dengan pihak pihak ketiga. Jadi, limbah covid tidak perlu dikhawatirnya karena sudah ditangani dengan baik oleh pihak yang kompeten.
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPD JPKP Kota Cimahi Boy Hamdani menyampaikan bahwa masyarakat itu ingin dilayani, “Fungsi pemerintah adalah melayani. Jadi jangan hanya dijadikan isapan jempol belaka.”
Boy tidak ingin pemerintah cuma sekadar lips service dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mencontohkan ada salah satu keluarga di lingkungan dekat rumahnya yang meninggal dunia. Sebelumnya tidak terpapar covid-19, tetapi setelah meninggal dunia dinyatakan terpapar covid-19.
“Bagaimana penangannya? Ada satgas covid dari kelurahan, tapi semua biaya ditanggung oleh para keluarganya, termasuk peti dibayar Rp 2,5 juta. Kenapa saya tahu? Karena saya ikut dalam proses menyolatkannya. Dimana dimakamkannya? Di makam keluarga. Tidak dimakamkan di Cireundeu. Akhirnya masyarakat di sekitar itu jadi was-was,” ungkap Boy.
Pegiat seni dan kebudayaan di Kota Cimahi tersebut mempertanyakan kordinasi pihak terkait, terutama antara Tim Gugus Tugas Covid-19 di tingkat kelurahan dengan dinas kesehatan. Boy menyayangkan saat kejadian pihak dinas kesehatan tidak ada yang datang untuk mengecek kejadian tersebut.
Terkait sikap yang harus diambil oleh DPRD Kota Cimahi dan Pemkot Cimahi terhadap permasalahan yang terjadi, kepada awak media Ketua DPD JPKP Kota Cimahi Jhoni Salju mengatakan, “DPRD itu adalah wakil rakyat. Pemerintah Kota Cimahi adalah orang tua dari rakyatnya. Jadi, berikan yang terbaik untuk rakyatnya. Jangan memberikan alasan, tetapi berikanlah pelayanan.”
Ketika ditanya oleh awak media mengenai hasil yang diperoleh dari audiensi tersebut, Ketua DPD JPKP Kota Cimahi tersebut mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi terkait kejadian yang sebenarnya dari pihak DPRD Kota Cimahi, dinas kesehatan, maupun pihak RSUD Cibabat Cimahi. Namun, Jhoni menilai masih ada miss kordinasi antara tim gugus covid-19 di tingkat kelurahan dengan pihak dinas kesehatan sehingga ke depannya masalah tersebut harus segera dibenahi.
Ketua DPD JPKP Kota Cimahi tersebut juga meminta agar para anggota DPRD Kota Cimahi betul-betul mewakili rakyatnya. Ia juga meminta pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Plt. Wali Kota Cimahi untuk memperbaiki pelayanan di bidang kesehatan di Kota Cimahi secara keseluruhan.
“Saya minta Bapak Plt. Wali Kota Cimahi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Bukan hanya dimasa covid saja, tapi sehari-hari. Karena untuk itulah dinas kesehatan ada fungsinya untuk melayani masyarakat,” pungkas Jhoni.
***
Editor: JHK
